Masalah Penyediaan Air Bersih

Di beberapa tempat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan masalah yang tidak mudah penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber air yang terbatas dan kebutuhan biaya dan teknik pengolahan sebelumdimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluannya. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat

Ancaman krisis air bersih semacam ini telah berulang kali menerjang desa-desa di sebagian propinsi-propinsi di Indonesia termasuk juga NTB. Dalam upaya menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat maka dirasa perlu untuk mencari solusi dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat. 

Suatu perencanaan yang komprehensif (comprehensive planning) terhadap penyediaanair bersih merupakan solusi dari permasalahan dalam pelayanan air bersih terhadapmasyarakat. Perencanaan yang komprehensif meliputi aspek peran serta masyarakat, aspekteknis, aspek finansial, aspek kelembagaan dan lingkungan.

Kesimpulan

Dari analisa diperoleh bahwa kebutuhan air bersih lebih besar dari ketersediaan air didaerah.

Pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan dan pengelolaan pensarana danprasarana penyediaan air bersih masih bernuansa administratif.

Banyak investasi berupa hasil pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersihyang tidak termanfaatkan ataupun berfungsi dengan baik karena tidak dikelola dan dipelihara sesuai standar (tidak berorientasi pada prinsip keberlanjutan atausustainable system). Hal ini berlaku baik pada investasi penyediaan air bersih di perkotaan maupun perdesaan.

Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana penyediaan air bersih dilakukanmasih berdasarkan penetapan kebutuhan dari pemerintah pusat (supply driven) yang bersifat general atau standar untuk tiap kota/daerah yang tidak mencitrakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sesuai kondisi karakteristik wilayahnya. Hal ini juga

menjadi pemicu yang mengarah pada kegagalan program.

Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan upaya melaksanakan polapendekatan yang tanggap kebutuhan (demand responsive approach) antara lain:

a) Belum adanya kerangka hukum yang mengatur tentang penerapan pola pendekatan ini yang disepakati oleh semua stakeholder.

b) Kendala pelaksanaan di lapangan yaitu adanya indikasi penolakan dari masing-masing stakeholder, baik langsung maupun tak langsung, untuk menerapkan pola pendekatan ini karena keterbatasan kemampuan, informasi, dana, dan kelemahan birokrasi, serta pertimbangan lainnya.

Terbatasnya sumber pendanaan baik untuk investasi maupun kegiatan operasi danpemeliharaan sarpras penyediaan air bersih. Sumber terbesar berasal dari pinjaman luar negeri dari lembaga donor. Keterbatasan dana yang ada dan pinjaman yang besar membuat kondisi keuangan institusi pengelola penyediaan air bersih (PDAM) masih terperosok meskipun sudah mulai berorientasi pada sistem full cost recovery. Peran keterlibatan swasta ataupun upaya pencarian alternatif sumber dana lain seperti pinjaman dari bank, obligasi dan sebagainya masih minim/belum dijajaki.

Sekitar 60 % PDAM dalam kondisi kurang sehat, disebabkan oleh rendahnya kinerjamanajemen, tarif air yang relatif rendah dibanding biaya operasi dan pemeliharaan,

dan kurangnya dukungan pemerintah kabupaten/kota sebagai pemilik PDAM tersebut.

Sejak krisis 1997, perkembangan investasi di bidang air bersih relatif kurang memadai